Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi NTB, H. Sahdan, ST. MT. mengatakan, Pemprov NTB terus mendorong transformasi ekonomi tambang ke arah ekonomi hijau.
“Provinsi NTB siap menjadi contoh dalam mendukung transformasi ekonomi tambang menuju ekonomi hijau,” kata H Sahdan, ST. MT., saat mengikuti Focus Group Discussion (FGD) di Hotel Bidakara, Jakarta.
Diskusi yang diinisiasi Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia (PERHAPI) tersebut fokus pada efektivitas penggunaan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam (DBH SDA) Mineral dan Batubara dalam rangka transformasi ekonomi tambang menuju ekonomi hijau.
FGD tersebut dihadiri perwakilan Kementerian ESDM, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), serta kepala daerah yang memiliki potensi besar dalam sektor tambang logam, batubara, nikel, perak, dan tembaga.
Diskusi bertujuan untuk memperdalam kajian PERHAPI mengenai pemanfaatan dana hasil tambang yang dikelola pemerintah pusat dan daerah. Mengingat, tambang adalah sumber daya yang tidak terbarukan, pengelolaan dana ini menjadi krusial untuk menjamin keberlanjutan ekonomi dan lingkungan.
Sahdan menegaskan pentingnya perubahan paradigma dalam pengelolaan sumber daya alam. “Penelitian yang dilakukan PERHAPI mengenai dana bagi hasil dari sektor sumber daya alam, khususnya tambang, sangat penting,” katanya.
Pemanfaatan dan alokasi dana bagi hasil tersebut harus dimaksimalkan untuk kesejahteraan masyarakat Indonesia. “Tambang adalah sumber daya yang suatu saat akan habis. Oleh karena itu, penggunaannya harus dimaksimalkan untuk keberlanjutan jangka panjang,” katanya.
Selain itu, perlu ada kebijakan supaya dana bagi hasil tersebut dapat mendorong munculnya pengusaha-pengusaha berkualitas. Baik di tingkat nasional maupun internasional. Serta pendidikan di wilayah tambang juga harus menjadi prioritas, bahkan hingga jenjang doktoral.
“Pemanfaatan dana dari sektor sumber daya alam ini harus dirancang sedemikian rupa agar dampaknya dapat dirasakan generasi mendatang, meskipun sumber daya tambang itu sendiri akan habis suatu saat nanti,” jelasnya.
Sahdan juga menegaskan pemerintah tidak boleh hanya bergantung pada pendapatan dari sektor tambang semata, sementara sektor-sektor lainnya dibiarkan stagnan. “Ini adalah langkah penting untuk menciptakan pembangunan yang berkelanjutan dan merata di seluruh Indonesia," katanya.
Wakil Ketua PERHAPI Sudirman Widhy Hartono dalam diskusi tersebut menekankan peran vital industri pertambangan di Indonesia. “DBH menjadi alat penting dalam menciptakan keseimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, serta mengurangi dampak negatif dari industri ini," ujarnya.
Widhy juga menyoroti perlunya perencanaan yang matang dalam mengelola DBH. Terutama saat cadangan tambang mulai menipis. “Transformasi ekonomi menuju ekonomi hijau adalah jalan terbaik untuk masa depan yang lebih berkelanjutan,” katanya.
Sementara itu, peserta FGD juga berbagi tantangan dalam pengelolaan dana hasil tambang. Seperti fluktuasi harga komoditas dan kebutuhan peningkatan kapasitas pengelolaan dana di tingkat daerah.
Karena itu, FGD tersebut diharapkan menjadi pijakan awal dalam merumuskan kebijakan yang lebih baik dan efektif untuk pengelolaan dana hasil tambang di Indonesia. Dengan fokus pada keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan kelestarian lingkungan.
No comments:
Post a Comment