Pembangunan infrastruktur ibu kota negara (IKN) yang massif di Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) harus tetap memperhatikan pemajuan kebudayaan lokal.
Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Hetifah Sjaifudian, mengungkapkan pentingnya melindungi suku, tradisi, dan bahasa daerah yang hidup di Kaltim agar tetap lestari.
Hetifah menjelaskan UU Pemajuan Kebudayaan yang sudah disahkan seharusnya menjadi payung hukum untuk melindungi kebudayaan lokal dari ancaman kepunahan akibat dampak kehadiran IKN.
Ia menyoroti potensi benturan budaya dengan kedatangan jutaan penduduk baru dari berbagai daerah yang bisa terjadi akibat pembangunan IKN.
"Masyarakat tidak ingin pembangunan fisik yang gencar di IKN mengabaikan pemajuan kebudayaan. Komunitas dan paguyuban merasa cemas dengan kedatangan penduduk baru, yang dapat menyebabkan degradasi atau punahnya budaya lokal, termasuk bahasa daerah dan kesenian," ungkap Hetifah.
Politis Golkar ini menekankan perlunya memberi kesempatan bagi penduduk lokal untuk terlibat aktif dalam pembangunan, baik itu infrastruktur fisik maupun kebudayaan.
Ia mencatat bahwa di Balikpapan sendiri terdapat lebih dari 120 suku dan paguyuban dengan bahasa dan budaya uniknya masing-masing.
"Pembangunan IKN harus melibatkan penduduk lokal, tidak hanya dalam aspek infrastruktur fisik, tetapi juga dalam memajukan kebudayaan. Penting untuk menjaga keberagaman budaya yang menjadi kekayaan Kaltim," tambah Hetifah.
No comments:
Post a Comment